Dimana Letak Keadilan

Pusing ... Pusing ... Pusing, nyolong dikit ma banyak ganjarannya sama, mendingan nyolong yang gede sekalian, buat model investasi ke depan pasca keluar dari penjara. trus setelah keluar dari penjara...pake dana hasil korupsi yang masih di simpen buat bersihin nama, yaahhh atas nama sedekah...orang akan cepat melupakan kesalahan yang pernah diperbuatnya. mungkin ini sedikit gambaran yang ada pada vonis yang dijatuhkan

Kalau kita nyontek di Pasal 3 UU No 20/2001 tentang Tipikor. Harusnya Ayin di beri hukuman Maksimal dihukum 20 tahun, denda paling sedikit Rp 50 juta sampai Rp 1 miliar
tapi sayang, vonis majelis hakim Pengadilan Tipikor memberi ganjaran mionimal 1-5 tahun penjara. Suap atau gratifikasi ini merupakan salah satu dari 30 kategori tindak pidana korupsi.

Sepertinya sudah tidak ada lagi rasa keadilan untuk rakyat kecil.

BBM naik; kapan UMP mau naik

Yang tak dinantikan kehadirannya, tiba-tiba hadir membawa musibah, masalah dan malapetaka siapa lagi kalau bukan "Tarif baru harga BBM".

Lantas kapan pemerintah akan memberikan kebijakan baru yang pro-rakyat terkait kenaikan harga BBM, tentunya banyak hal yang harus dirubah dan disesuaikan dengan kebijakan naiknya harga BBM dan kondisi sosial masyarakat saat ini, untuk warga Ibukota, salah satu masalah yang perlu diperjuangkan adalah perubahan segera SK gubernur No. 143 Tahun 2007 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2008.

Rakyat sudah sengsara, jangan dibuat tambah sengsara ...

Gerakan Anti-Politisi Busuk Dideklarasikan

TEMPO Interaktif, Jakarta:Sejumlah organisasi nonpemerintah mendeklarasikan gerakan nasional tidak memilih politisi busuk pada Pemilihan Umum 2009. Menurut salah seorang deklarator gerakan, Teten Masduki, gerakan ini bertujuan untuk memperbaiki keterwakilan rakyat di parlemen. "Perjuangan untuk melahirkan demokrasi tak boleh dibajak politisi busuk," kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch itu saat mendeklarasikan gerakan ini di Jakarta, Kamis (22/5).

Teten secara terang-terangan mengatakan, target utama gerakan antipolitisi busuk ini adalah untuk mempengaruhi rakyat untuk memilih. "Rakyat jangan sampai memilih wakil yang salah," ujarnya.

Menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jerry Sumampow, yang dimaksud politisi busuk adalah politisi busuk adalah politisi yang terlibat kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, kejahatan terhadap perempuan, pemakaian dan perlindungan bisnis narkoba, pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan politik rakyat miskin, serta antipluralisme.

Jerry belum mau menyebut nama politisi yang masuk kategori politisi busuk. Menurut Jerry, gerakan antipolitisi di daerahlah yang nantinya akan merilis nama-nama politisi itu. "Kalau kami sebut sekarang, kami akan disibukkan oleh somasi seperti pada 2004," kata dia.

Dalam jangka pendek, kata Jerry, gerakan berupaya mempengaruhi rekruitmen calon anggota legislatif di partai. Sebab, kata dia, di tingkat partailah calon anggota legislatif pertama kali disaring. "Setiap calon dibuat profilnya lalu hasilnya diserahkan ke partai," kata dia.

Selain itu, gerakan juga akan bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum untuk menyaring calon anggota legislatif yag diajukan partai. "Tapi itu setelah daftar calon sementara ditetepakan," ujarnya.

Koordinator Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Asmara Nababan mengatakan, mereka yang disebut politisi busuk adalah politisi yang tidak hanya terlibat, tapi juga turut mencegah pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi dan turut melarang aliran Ahmadiyah. "Kami akan catat nama-nama mereka," kata dia.

Anton Septian
Sumber : Tempointeraktif

Bantuan Langsung Tunai vs Bantuan Usaha Produktif

Program Pemerintah Pusat tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) menimbulkan banyak persoalan, dan yang terjadi adalah "Bantuan Langsung Tidak Tepat".

Berdasarkan pengalaman penyaluran BLT sebelumnya, banyak realisasi BLT yang berujung kepada aksi demonstrasi warga ke bupati, walikota hingga Kantor Pos setempat. Selain itu, penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran.

BLT yang tidak tepat sasaran disebabkan oleh pendataan masyarakat miskin yang belum tertata dengan rapi dan juga mental dari sebagian masyarakat Indonesia sendiri yang "ingin dianggap miskin".

kenapa ingin dianggap miskin, hal ini dapat dicontohkan,"Banyak yang mengambil BLT itu punya hanphone dan sepeda motor yang bagus. Mereka ini pula yang paling garang berdemonstrasi kalau tidak mendapat jatah BLT" .

kalau pun BLT tetap dilaksanakan, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki system pendataan ulang penduduk miskin dengan melibatkan kepala desa, lurah, RT/RW di daerah masing-masing, dan menggandeng petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dan tentunya pendataannya lebih diperketat, sehingga validitas datanya dapat dipertanggung jawabkan.

Bantuan Usaha Produktif

tentunya menjadi alternatif dan menjadi solusi untuk mengurangi angka kemiskinan, jika bantuan untuk penduduk miskin diberikan dalam bentuk "pancing", bukan "ikan". "Jangan beri uang kontan".

bantuan untuk masyarakat akan lebih tepat kalau diberikan dalam bentuk usaha produktif, dalam upaya membangun kemandirian masyarakat dan juga membuka peluang kewirausahaan, tentunya hal itu akan menjadi langkah solutif untuk mengurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran di Indonesia.

Setiap penerima bantuan usaha produktif harus kreatif dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan, dan tentunya mereka akan diarahkan dengan bantuan langsung yang dikaitkan dengan penciptaan lapangan kerja yaitu "transfer cash for work" (bantuan tunai untuk kerja).

Major labour intensive project as the increase compensation BBM

Jakarta - The government plan to increase price BBM will weigh against society. Guarantee from government must given to lessen people burden like multiply labour intensive project.

"Multiply labour intensive project to broaden employment," said by chief of FPPP DPR Lukman Hakim Saefuddin.

That thing submitted by Lukman Hakim Saefuddin in meeting mass media is in between Rakornas F-PPP all Indonesias in Jakarta International Expo 2008, Kemayoran, Jakarta Pusat, Saturday (10/5/2008).

According to Lukman, government also must gives increase of price compensation BBM have the shape of education subsidy, health and "sembako" for impecunious people. Lukman tells, its president whoever surely will increase price BBM. This Decision is must tolerated by each other society layer.

"If go up us very tolerate because increase this BBM an that not parried. Its president Whoever surely will experiences of this occurence," he said.

Meanwhile Head of PPP Suryadharma Ali states, government decision increase price BBM doomed if you do, doomed if you don't supposing.

"This Increase doomed if you do, doomed if you don't supposing. I know government reason if go up and security soybean cake what will be conducted by government. If not go up BBM, burden will be high but if go up high fixed burden but still can be managed," clear Menneg Koperasi and this UKM. ( nik / ir )